OJK Tutup 13 Bank September 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Ekonomi,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penataan dan pengawasan terhadap industri perbankan di Indonesia. Hingga September 2026, sebanyak 13 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah resmi dicabut izin usahanya.

Jumlah tersebut terdiri dari 12 BPR dan satu BPRS yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jakarta, Jawa Tengah hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pencabutan izin usaha tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba. OJK memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pengawasan terhadap bank yang mengalami masalah kesehatan, termasuk ketika upaya penyehatan tidak berhasil dilakukan sesuai ketentuan.

Dalam laporan OJK mengenai perkembangan sektor perbankan pada 2026, regulator menyebut telah melakukan sejumlah pencabutan izin usaha BPR sebagai bagian dari penegakan ketentuan pengawasan. Pada saat yang sama, OJK juga menjalankan program konsolidasi industri BPR dan BPRS.

13 BPR dan BPRS yang Ditutup OJK

Berikut daftar 13 bank yang izin usahanya dicabut OJK sepanjang Januari hingga September 2026:

Data daftar dan tanggal pencabutan tersebut telah diberitakan berdasarkan keputusan OJK sepanjang 2026. Pencabutan terbaru dilakukan terhadap PT BPRS Gaido Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan izin usaha dicabut efektif 1 September 2026.

Bukan Berarti Seluruh Industri Perbankan Bermasalah

Munculnya kabar 13 BPR dan BPRS ditutup tentu dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Namun, angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat.

BPR dan BPRS merupakan bagian dari industri perbankan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bank umum. Lembaga ini antara lain memiliki peran dalam menyediakan layanan perbankan dan pembiayaan kepada masyarakat serta pelaku usaha di daerah.

Karena itu, pencabutan izin terhadap sejumlah BPR tidak otomatis berarti seluruh industri perbankan Indonesia sedang mengalami masalah.

OJK sendiri tetap melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan mengambil tindakan ketika terdapat bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bahkan, selain pencabutan izin usaha, OJK juga mendorong konsolidasi industri BPR dan BPRS. Dalam perkembangan yang disampaikan OJK pada Maret 2026, sebanyak 38 BPR telah mengajukan proses penggabungan dan 12 izin penggabungan telah diterbitkan pada triwulan pertama 2026.

Mengapa Izin Usaha Bank Bisa Dicabut?

Pencabutan izin usaha merupakan salah satu tahap akhir dalam proses penanganan bank yang mengalami persoalan serius.

Sebelum sampai pada tahap tersebut, bank yang bermasalah dapat diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan. Upaya tersebut dapat berkaitan dengan permodalan, tata kelola, kondisi keuangan, maupun aspek lain yang menjadi perhatian pengawas.

Apabila upaya penyehatan tidak berhasil dan kondisi bank terus memburuk, proses penyelesaian kemudian dapat berlanjut ke tahap resolusi dan likuidasi.

Contoh proses tersebut terlihat pada BPRS Hasanah Mandiri. Bank tersebut sebelumnya berada dalam pengawasan karena persoalan kondisi keuangan dan permodalan. Setelah langkah penyehatan tidak memenuhi persyaratan, bank kemudian masuk dalam proses resolusi dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menangani penyelesaian melalui mekanisme likuidasi.

Dengan demikian, istilah “ditutup” dalam konteks pemberitaan perlu dipahami sebagai pencabutan izin usaha oleh OJK, yang kemudian diikuti proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Pertanyaan terbesar setelah sebuah BPR atau BPRS dicabut izin usahanya tentu berkaitan dengan dana nasabah.

Masyarakat tidak perlu langsung menganggap seluruh tabungan hilang. Dana nasabah yang memenuhi ketentuan penjaminan akan diproses oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan dana nasabah yang masuk dalam skema penjaminan akan dikembalikan sesuai ketentuan. Ia menyebut proses pembayaran dana yang dijamin dapat dilakukan dalam waktu paling lambat lima hari setelah bank ditutup dan tim likuidasi dibentuk.

Namun, nasabah tetap perlu memahami bahwa tidak seluruh simpanan otomatis mendapatkan pembayaran tanpa syarat.

LPS memiliki ketentuan mengenai simpanan yang layak dibayar. Salah satu batas yang berlaku dalam skema penjaminan adalah nilai simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan tetap memperhatikan persyaratan penjaminan.

Artinya, masyarakat yang menjadi nasabah BPR maupun BPRS sebaiknya memastikan simpanannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPS.

Nasabah Diminta Tidak Panik

OJK juga mengimbau nasabah bank yang izin usahanya dicabut untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah izin usaha dicabut, proses penyelesaian bank tidak berhenti pada keputusan OJK. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, nasabah sebaiknya mengikuti informasi resmi dari OJK, LPS, maupun pihak yang ditunjuk untuk menangani proses pembayaran dana.

Nasabah juga perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan apabila diminta dalam proses verifikasi atau pembayaran dana simpanan.

Penutupan Jadi Bagian dari Penataan Industri

Pencabutan izin terhadap 13 BPR dan BPRS sepanjang Januari-September 2026 menunjukkan bahwa regulator semakin aktif melakukan penataan industri perbankan.

Di satu sisi, pencabutan izin dapat terlihat sebagai kabar negatif. Namun di sisi lain, tindakan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan lembaga keuangan yang beroperasi tetap memenuhi ketentuan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat.

BPR yang mengalami persoalan serius tidak bisa dibiarkan beroperasi tanpa penyelesaian karena dapat meningkatkan risiko bagi nasabah dan mengganggu kepercayaan terhadap industri perbankan.

Pada saat yang sama, bank yang masih sehat dan memenuhi ketentuan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Konsolidasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat struktur industri BPR dan BPRS. Dengan konsolidasi, bank-bank yang memiliki keterbatasan skala atau permodalan dapat memiliki peluang untuk membangun struktur usaha yang lebih kuat.

Daftar Terbaru hingga September 2026

Dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Gaido Indonesia pada 1 September 2026, jumlah BPR dan BPRS yang izin usahanya dicabut sepanjang tahun berjalan mencapai 13 bank.

Dari jumlah tersebut, wilayah Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan jumlah bank yang cukup banyak dalam daftar, yakni Perumda BPR Bank Cirebon, PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, PT BPR Citra Bersada Abadi, dan PT BPRS Gaido Indonesia.

Sumatera Barat juga mencatat beberapa nama, yakni PT BPR Suliki Gunung Mas, PT BPR Pembangunan Nagari, dan PT BPR Sungai Rumbai.

Sementara itu, bank lainnya tersebar di Jawa Timur, Bali, Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Bagi masyarakat yang memiliki rekening atau deposito di BPR maupun BPRS, kabar tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya memastikan bank tempat menyimpan dana merupakan lembaga yang memiliki izin serta memahami ketentuan penjaminan simpanan.

Pada akhirnya, pencabutan izin usaha 13 bank tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan dan penataan industri. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu mengikuti informasi resmi dan memahami mekanisme penyelesaian dana nasabah apabila suatu bank mengalami pencabutan izin usaha.