Transfer Uang dan Bayar QRIS Kena Pajak Mulai 9 November 2026

Ekonomi,- Kabar mengenai penerapan pajak digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Informasi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan nasabah perbankan dan pengguna layanan keuangan digital. Pasalnya, beredar kabar bahwa transaksi transfer antarbank, pengiriman uang melalui dompet digital, hingga pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dikenakan pajak oleh pemerintah.

Isu tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah muncul informasi mengenai rencana pemerintah memperluas cakupan pemungutan pajak digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi.

Kebijakan ini disebut sebagai salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang.

Namun, apakah benar mulai 9 November 2026 setiap masyarakat yang melakukan transfer uang atau membayar menggunakan QRIS harus membayar pajak tambahan?

Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru yang secara otomatis mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap seluruh transaksi transfer antarbank maupun dompet digital.

Kebijakan yang dimaksud sebenarnya berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

1. Pemerintah Perluas Sistem Pemungutan Pajak Digital

Rencana penerapan sistem pemungutan pajak digital pada 9 November 2026 sebelumnya menjadi perhatian setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut dalam Rapimnas Kadin Indonesia pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Dalam keterangannya, Hashim menyebut pemerintah akan mulai menerapkan pemungutan pajak digital dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan, termasuk bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial atau fintech.

Sejumlah perusahaan teknologi dan platform perdagangan elektronik juga disebut akan terlibat dalam mekanisme tersebut.

Pernyataan itu kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian pengguna layanan perbankan khawatir bahwa setiap uang yang dikirimkan melalui mobile banking, internet banking, maupun dompet digital akan dikenakan potongan pajak.

Kekhawatiran serupa muncul dari pengguna QRIS yang selama ini memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk berbelanja, membayar makanan, hingga melakukan berbagai transaksi sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, DJP memberikan penjelasan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pemberlakuan jenis pajak baru.

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN merupakan mekanisme untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

Dengan demikian, perluasan sistem tersebut tidak bisa diartikan bahwa seluruh aktivitas keuangan digital masyarakat akan dikenakan pajak.

2. Menkeu Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena Pajak

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan penegasan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026, Suahasil menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan baru yang secara otomatis mengenakan PPN terhadap setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital.

Menurutnya, penerapan SPP-TDLN memiliki sasaran yang berbeda dengan aktivitas pemindahan uang antarrekening.

Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan di Indonesia.

Artinya, masyarakat yang mengirimkan uang kepada keluarga, memindahkan saldo antarrekening pribadi, atau melakukan transfer kepada orang lain tidak serta-merta dikenakan PPN atas nominal uang yang dikirimkan.

Penjelasan ini penting karena masih banyak masyarakat yang mencampuradukkan antara pajak atas transaksi barang dan jasa digital dengan pajak atas aktivitas transfer dana.

Padahal, keduanya memiliki objek dan mekanisme perpajakan yang berbeda.

3. Bagaimana dengan Pembayaran Menggunakan QRIS?

Selain transfer antarbank, pembayaran menggunakan QRIS juga menjadi perhatian masyarakat.

QRIS merupakan standar kode QR pembayaran yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung sistem tersebut.

Penggunaannya semakin luas karena dinilai praktis, cepat, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai.

Namun, perlu dipahami bahwa QRIS merupakan sarana atau metode pembayaran. Penggunaan QRIS tidak dengan sendirinya membuat setiap transaksi menjadi objek pajak tambahan.

Apabila masyarakat menggunakan QRIS untuk membeli makanan, membayar minuman, atau berbelanja di toko, ketentuan pajak atas barang atau jasa yang dibeli tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai contoh, apabila seseorang membeli barang yang memang termasuk objek PPN, kewajiban PPN mengikuti ketentuan atas barang tersebut. Pembayaran menggunakan QRIS tidak berarti pemerintah kemudian mengenakan pajak baru atas nominal pembayaran hanya karena metode yang digunakan adalah QRIS.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menyimpulkan bahwa setiap kali memindai kode QR untuk melakukan pembayaran, akan muncul potongan pajak tambahan mulai 9 November 2026.

4. Transfer Dana dan Remitansi Tidak Otomatis Menjadi Objek PPN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, juga memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup penerapan SPP-TDLN.

Ia menegaskan bahwa transfer dana pribadi maupun remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN melalui sistem tersebut.

Remitansi merupakan pengiriman uang dari seseorang kepada penerima lain, termasuk pengiriman uang dari luar negeri kepada keluarga atau pihak tertentu di Indonesia.

Menurut DJP, pemungutan melalui SPP-TDLN hanya berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Artinya, tidak semua transaksi yang melibatkan pihak luar negeri secara otomatis dikenakan PPN.

Sistem tersebut juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pemungutan pajak secara berganda, serta menciptakan perlakuan yang lebih setara antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri.

DJP turut memastikan bahwa penggunaan data dalam mekanisme pemungutan pajak tersebut harus dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. PPN atas Biaya Jasa Transfer Sudah Diatur Sebelumnya

Meskipun tidak ada pajak baru atas nominal uang yang ditransfer, bukan berarti seluruh layanan keuangan digital terbebas dari ketentuan PPN.

Pemerintah sebelumnya telah mengatur perpajakan atas penyelenggaraan teknologi finansial melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam ketentuan tersebut, sejumlah layanan teknologi finansial termasuk kategori jasa kena pajak.

Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dasar pengenaan PPN bukanlah seluruh nominal uang yang dipindahkan oleh pengguna.

PPN dikenakan terhadap imbalan atas jasa tertentu yang diberikan penyelenggara layanan keuangan digital sesuai ketentuan perpajakan.

Sebagai gambaran, apabila seseorang melakukan transfer uang dan dikenakan biaya administrasi atau biaya layanan tertentu, PPN dapat berlaku atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan.

Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak terhadap keseluruhan uang yang dikirimkan.

Misalnya, seseorang mengirimkan uang sebesar Rp1 juta kepada kerabatnya. Nominal Rp1 juta tersebut bukan otomatis menjadi dasar pengenaan PPN hanya karena transaksi dilakukan melalui layanan perbankan atau dompet digital.

Dengan kata lain, masyarakat perlu membedakan antara nilai uang yang dipindahkan dengan biaya jasa yang dikenakan oleh penyedia layanan.

6. Enam Lembaga Sudah Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Digital

Dalam pelaksanaan SPP-TDLN, DJP sebelumnya telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer.

Penunjukan awal tersebut dilakukan dalam rangka penerapan sistem yang telah berjalan sejak 25 September 2026.

Enam lembaga yang ditunjuk terdiri dari lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial, yaitu:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
5. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
6. PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas keterlibatan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi lainnya dalam sistem pemungutan tersebut.

Namun, penambahan lembaga sebagai pemungut pajak tidak berarti semua transaksi nasabah di lembaga tersebut akan dikenakan PPN.

Peran lembaga yang ditunjuk berkaitan dengan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai objek pajak.

DJP juga menyampaikan bahwa calon issuer lainnya masih menjalani tahapan stabilisasi sebelum penunjukan lebih lanjut diumumkan melalui saluran resmi pemerintah.

7. Apa Tujuan Penerapan SPP-TDLN?

Penerapan sistem pemungutan pajak digital merupakan bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.

Saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan produk dan layanan digital dari perusahaan luar negeri. Mulai dari layanan streaming film dan musik, aplikasi berbayar, permainan daring, perangkat lunak, hingga penyimpanan data berbasis cloud.

Transaksi tersebut dapat menjadi objek PPN apabila memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Melalui SPP-TDLN, pemerintah berupaya memastikan pemungutan PPN atas transaksi yang memang menjadi objek pajak dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

Selain meningkatkan kepastian administrasi, sistem tersebut juga diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara penyedia layanan digital dalam negeri dan perusahaan asing.

Pemerintah juga berupaya menghindari terjadinya pemungutan PPN dua kali atas transaksi yang sama. Apabila suatu transaksi telah dipungut PPN melalui mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

8. Masyarakat Diminta Tidak Mudah Percaya Informasi yang Belum Terverifikasi

Ramainya kabar mengenai transfer uang dan pembayaran QRIS yang disebut akan dikenakan pajak mulai 9 November 2026 menunjukkan pentingnya memahami kebijakan perpajakan secara utuh.

Informasi yang hanya menyebutkan bahwa seluruh transaksi digital akan dikenakan pajak berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap aktivitas transfer uang, pembayaran menggunakan QRIS, atau pengiriman saldo dompet digital akan dikenakan potongan PPN baru.

Untuk memastikan kebenaran informasi, masyarakat dapat memeriksa pengumuman melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perluasan pemungutan pajak digital memang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari ekonomi digital. Namun, penerapannya tetap memiliki batasan mengenai jenis transaksi yang menjadi objek pajak.

Kesimpulannya, mulai 9 November 2026 bukan berarti seluruh aktivitas transfer uang, pembayaran QRIS, dan transaksi dompet digital otomatis dikenakan pajak baru. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan perluasan sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

Masyarakat tetap dapat melakukan transfer uang dan pembayaran digital seperti biasa. Hal terpenting adalah memahami perbedaan antara pajak atas barang atau jasa, pajak atas imbalan layanan keuangan, dan nominal uang yang sekadar dipindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya.