Bikin Kaget! Pembalut Kena Pajak di Indonesia, Negara Lain Malah Berikan Gratis

Ekonomi,- Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut wanita di Indonesia kembali menjadi perbincangan publik. Pasalnya, produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan menstruasi tersebut masih dikenakan pajak dengan beban efektif sebesar 11 persen. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai perlakuan pajak terhadap produk menstruasi, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah negara yang telah menghapus pajak pembalut, memberikan tarif khusus, bahkan menyediakan produk menstruasi secara gratis.

Isu tersebut menjadi perhatian karena pembalut bukan sekadar produk konsumsi biasa. Bagi perempuan yang mengalami menstruasi, produk ini merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara rutin setiap bulan. Dengan demikian, harga pembalut memiliki kaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap produk kebersihan yang layak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya termasuk Barang Kena Pajak (BKP).

Artinya, penjualan pembalut tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Meskipun tarif PPN secara umum untuk barang nonmewah ditetapkan sebesar 12 persen, pemerintah menggunakan mekanisme dasar pengenaan pajak tertentu sehingga beban PPN efektif yang dibayarkan konsumen tetap setara dengan 11 persen.

Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembalut belum masuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan kebijakan ini kemudian menarik perhatian karena beberapa negara telah mengambil langkah berbeda dalam memperlakukan produk menstruasi. Ada negara yang menghapus pajak sepenuhnya, memberikan tarif nol persen, menurunkan tarif pajak, hingga menjamin ketersediaan pembalut secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kompas+2

Mengapa Pembalut di Indonesia Masih Dikenakan PPN 11 Persen?

Menurut penjelasan DJP, pembalut termasuk kategori Barang Kena Pajak karena belum tercantum dalam kelompok produk yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, tidak semua barang kebutuhan masyarakat otomatis memperoleh pengecualian pajak. Pembebasan PPN hanya berlaku terhadap jenis barang atau jasa tertentu yang telah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk barang nonmewah, tarif PPN yang berlaku adalah 12 persen. Namun, dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Perhitungan tersebut membuat besaran pajak efektif yang ditanggung pembeli menjadi 11 persen.

Sebagai ilustrasi sederhana, apabila harga dasar pembalut sebesar Rp20.000, perhitungan PPN efektif 11 persen menghasilkan pajak sebesar Rp2.200. Dengan demikian, harga setelah PPN menjadi Rp22.200, sebelum memperhitungkan komponen harga atau biaya lain yang mungkin berlaku.

Inge juga menegaskan bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut bukan merupakan pajak khusus yang dikenakan kepada perempuan ataupun aktivitas menstruasi. Menurut DJP, ketentuan tersebut merupakan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang yang berlaku secara umum.

Hingga akhir Oktober 2026, DJP menyatakan belum terdapat kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah untuk menjadikan pembalut sebagai produk yang dibebaskan dari PPN.

Meski demikian, pembahasan mengenai perlakuan pajak terhadap produk menstruasi tetap dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, terutama dengan memperhatikan karakteristik produk, aturan perpajakan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Kompas+1

Mengenal Istilah Period Tax dan Period Poverty

Perdebatan mengenai pajak pembalut sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, kebijakan pajak terhadap produk menstruasi telah menjadi bagian dari pembahasan mengenai kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Ada dua istilah yang sering digunakan dalam pembahasan tersebut, yaitu period tax dan period poverty.

Period tax merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pajak yang dikenakan terhadap produk kebersihan menstruasi, seperti pembalut, tampon, menstrual cup, dan produk sejenisnya.

Sementara itu, period poverty menggambarkan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan memperoleh produk menstruasi, fasilitas sanitasi, maupun informasi yang memadai mengenai kesehatan menstruasi.

Persoalan ini dapat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Perempuan yang tidak mampu membeli pembalut berisiko menggunakan produk alternatif yang kurang sesuai atau membatasi penggunaan produk kebersihan demi menghemat pengeluaran.

Direktorat Jenderal Pajak sendiri pernah membahas persoalan period poverty dan period tax melalui artikel edukasi perpajakan. Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya akses terhadap produk menstruasi serta perbedaan kebijakan pajak yang diterapkan sejumlah negara. Direktorat Jenderal Pajak+1

Daftar Negara yang Membebaskan Pajak Pembalut

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara telah mengambil kebijakan untuk mengurangi atau menghapus pajak atas produk menstruasi. Kebijakan tersebut bertujuan membuat produk kebersihan menstruasi lebih terjangkau dan mudah diperoleh masyarakat.

Berikut beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan pembebasan pajak terhadap produk menstruasi.

1. Australia

Australia termasuk negara yang telah menghapus pajak atas berbagai produk menstruasi. Kebijakan pembebasan pajak tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

Produk yang mendapatkan fasilitas tersebut mencakup pembalut, tampon, menstrual cup, dan berbagai produk kebersihan menstruasi lainnya.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah Australia untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya perempuan yang membutuhkan produk menstruasi secara rutin.

2. Kanada

Kanada juga termasuk negara yang menerapkan tarif pajak nol persen terhadap produk menstruasi.

Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut dan tampon. Langkah ini merupakan hasil dari dorongan masyarakat yang menganggap produk menstruasi sebagai kebutuhan dasar, bukan barang mewah.

Dengan penghapusan pajak tersebut, konsumen tidak lagi dibebani pajak penjualan federal atas produk menstruasi yang memenuhi ketentuan.

3. Inggris Raya

Inggris Raya menjadi salah satu negara yang melakukan perubahan kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi.

Sejak 1 Januari 2021, produk menstruasi yang memenuhi ketentuan telah dikenakan tarif PPN nol persen. Kebijakan tersebut mencakup pembalut, tampon, dan sejumlah produk sanitasi lainnya.

Selain penghapusan pajak, pemerintah Inggris juga memiliki program penyediaan produk menstruasi gratis bagi kelompok yang membutuhkan.

Di lingkungan pendidikan, misalnya, terdapat program yang memungkinkan pelajar memperoleh produk menstruasi secara gratis agar persoalan menstruasi tidak menghambat kegiatan belajar.

Pemerintah Inggris juga menyebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan yang menjalani perawatan melalui layanan National Health Service (NHS) berhak memperoleh produk menstruasi yang sesuai secara gratis apabila memintanya. GOV.UK+1

4. Afrika Selatan

Afrika Selatan juga mengambil langkah untuk mengurangi beban biaya produk menstruasi.

Pemerintah negara tersebut menerapkan tarif pajak nol persen terhadap sejumlah produk kebersihan menstruasi, termasuk pembalut.

Kebijakan ini berkaitan dengan upaya memperluas akses terhadap kebutuhan sanitasi perempuan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis produk menstruasi memperoleh perlakuan pajak yang sama. Beberapa produk tertentu masih dapat memiliki ketentuan perpajakan berbeda.

5. India

India menjadi salah satu negara yang pernah mengubah kebijakan pajak produk menstruasi melalui penghapusan pajak terhadap pembalut.

Pada 2018, pemerintah India menghapus pajak GST terhadap pembalut wanita setelah muncul berbagai kritik dari masyarakat dan kelompok pemerhati kesehatan perempuan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan produk menstruasi, terutama bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

Meski demikian, pembebasan pajak di India memiliki cakupan yang perlu diperhatikan karena kebijakan awalnya secara khusus berlaku terhadap pembalut, bukan otomatis seluruh jenis produk menstruasi.

6. Kenya

Kenya dikenal sebagai salah satu negara yang lebih dahulu mengambil langkah penghapusan pajak terhadap produk menstruasi.

Negara di kawasan Afrika Timur tersebut menghapus PPN atas pembalut dan tampon pada 2004.

Langkah ini menjadi salah satu contoh awal kebijakan pengurangan pajak produk menstruasi di dunia. Kenya kemudian juga mengembangkan berbagai inisiatif untuk memperluas akses pembalut, khususnya bagi pelajar perempuan dari keluarga kurang mampu.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga pendidikan dan kesempatan memperoleh akses yang setara.

7. Meksiko

Meksiko juga mengambil langkah penting dengan menghapus PPN terhadap produk menstruasi mulai 1 Januari 2022.

Kebijakan tersebut mencakup produk-produk sanitasi menstruasi yang ditetapkan dalam aturan perpajakan negara tersebut.

Penghapusan pajak ini merupakan hasil dari dorongan kelompok masyarakat yang menilai produk menstruasi seharusnya diperlakukan sebagai kebutuhan dasar.

Selain Meksiko, Namibia juga termasuk negara yang menerapkan kebijakan penghapusan pajak terhadap produk menstruasi pada 2022. OECD+1

Negara yang Tidak Hanya Membebaskan Pajak, tetapi Juga Memberikan Pembalut Gratis

Selain penghapusan pajak, terdapat negara yang mengambil langkah lebih jauh dengan menjamin ketersediaan produk menstruasi secara gratis.

Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah Skotlandia.

Skotlandia: Negara Pertama yang Menjamin Hak atas Produk Menstruasi Gratis

Skotlandia menjadi perhatian dunia setelah menerapkan Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021.

Undang-undang tersebut menjadikan Skotlandia sebagai negara pertama di dunia yang secara hukum melindungi hak masyarakat untuk memperoleh produk menstruasi secara gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Aturan tersebut mulai berlaku pada 15 Agustus 2022.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban menyediakan produk menstruasi secara gratis dengan akses yang mudah dan tetap menjaga martabat penerimanya.

Penyediaan produk menstruasi dilakukan di berbagai tempat, termasuk sekolah, perguruan tinggi, universitas, serta sejumlah fasilitas publik dan komunitas.

Pemerintah Skotlandia juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut sejak sebelum undang-undang diberlakukan.

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pengurangan harga melalui perpajakan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh produk menstruasi tanpa harus mengeluarkan uang.

Dengan demikian, perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki kesempatan mendapatkan produk kebersihan yang dibutuhkan.

Skotlandia menjadi contoh bahwa persoalan akses terhadap pembalut dapat ditangani melalui kebijakan publik yang lebih menyeluruh. Scottish Government

Ada Negara yang Memilih Menurunkan Tarif Pajak

Tidak semua negara memilih menghapus pajak sepenuhnya. Sebagian pemerintah mengambil pendekatan dengan menurunkan tarif PPN terhadap produk menstruasi agar harga jualnya lebih terjangkau.

Beberapa contohnya sebagai berikut:

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai pendekatan berbeda dalam mengatur perpajakan produk menstruasi.

Ada yang memilih penghapusan pajak sepenuhnya, ada yang memberikan tarif khusus, dan ada pula yang mengombinasikannya dengan program bantuan sosial.

Karena itu, perbandingan kebijakan antarnegara perlu memperhatikan jenis produk yang mendapatkan fasilitas serta aturan yang berlaku di masing-masing negara. Direktorat Jenderal Pajak+2

Mengapa Pembebasan Pajak Pembalut Menjadi Perhatian?

Pembalut merupakan kebutuhan yang digunakan secara rutin oleh perempuan selama masa menstruasi. Pengeluaran untuk membeli produk tersebut dapat berlangsung setiap bulan dan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

Ketika harga produk menstruasi meningkat, kelompok berpenghasilan rendah berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak.

Persoalan tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan kesehatan dan pendidikan. Pelajar perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pembalut dapat mengalami kesulitan mengikuti kegiatan belajar selama menstruasi.

Oleh sebab itu, kebijakan pembebasan pajak maupun penyediaan pembalut gratis sering dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan menstruasi.

Namun, penghapusan pajak tidak selalu secara otomatis membuat harga produk menjadi jauh lebih murah. Harga akhir juga dipengaruhi biaya produksi, distribusi, bahan baku, persaingan pasar, dan kebijakan perusahaan.

Karena itu, kebijakan perpajakan perlu didukung langkah lain agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Apakah Indonesia Akan Membebaskan PPN Pembalut?

Kembali menjadi pertanyaan, apakah Indonesia akan mengikuti langkah negara-negara yang telah membebaskan pajak pembalut?

Hingga akhir Oktober 2026, berdasarkan keterangan DJP, belum terdapat kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah terkait pembebasan PPN untuk produk tersebut.

Artinya, pembalut masih mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan PPN efektif sebesar 11 persen.

Meski begitu, perbandingan kebijakan internasional dapat menjadi bahan diskusi bagi pemerintah dalam mengevaluasi perlakuan pajak terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Pembahasan tersebut dapat mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kemampuan ekonomi masyarakat, dampak terhadap penerimaan negara, karakteristik produk, hingga manfaat sosial yang mungkin diperoleh apabila pajak pembalut dikurangi atau dihapuskan.

Pada akhirnya, persoalan pajak pembalut bukan hanya menyangkut besaran tarif yang harus dibayarkan konsumen. Lebih jauh, isu ini berkaitan dengan akses kesehatan menstruasi, keterjangkauan kebutuhan dasar, dan upaya menciptakan kesempatan yang setara bagi perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

Perdebatan mengenai PPN pembalut pun berpotensi terus berkembang, terutama ketika masyarakat mulai membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara-negara yang telah memberikan fasilitas pajak maupun akses produk menstruasi secara gratis.