Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan, Prabowo Tunjuk Plt KSP

Politik,- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut diambil setelah Listyo Sigit terseret kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan. Penunjukan ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam merespons perkembangan kasus hukum yang melibatkan mantan Kapolri tersebut.

Informasi mengenai pemberhentian Listyo Sigit disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

Keputusan tersebut sekaligus menjadi dasar pengisian sementara jabatan yang ditinggalkan Listyo. Presiden kemudian mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada Ariyo Windutomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

“Selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kesekretariatan Kepresidenan,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Istana.

Penunjukan tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Staf Presiden tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat di tengah persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.

Listyo Sigit Diberhentikan Setelah Ditetapkan sebagai Tersangka

Pemberhentian Listyo Sigit tidak dapat dilepaskan dari perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Sebelum keputusan pemberhentian diumumkan, Listyo Sigit telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua jenderal polisi lainnya. Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Dalam penjelasannya, penyidik menduga ketiga perwira tinggi tersebut terlibat dalam tindakan penyadapan tanpa prosedur yang sah terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Kasus tersebut juga berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data yang diduga menjadi bagian dari barang bukti aktivitas penyadapan.

Menurut keterangan penyidik, dugaan aktivitas tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan jejak atau log aktivitas pada Oktober 2026.

Perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan fasilitas yang seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan hukum.

Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti bersalah.

Penyidikan masih diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta apa tujuan di balik aktivitas tersebut.

Prabowo Prihatin dengan Dugaan Penyadapan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap perkara yang melibatkan sejumlah jenderal kepolisian tersebut.

Menurut pemerintah, dugaan penyadapan ilegal terhadap seorang kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut privasi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan kepentingan negara.

Terlebih, dugaan aktivitas tersebut disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pihak lain dari berbagai latar belakang.

Pihak-pihak yang diduga menjadi target penyadapan mencakup pejabat pemerintahan, tokoh politik, tokoh masyarakat, aktivis organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan pengusaha.

Prasetyo menggambarkan keprihatinan Presiden atas dugaan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum dari institusi yang berada dalam lingkup pemerintahan.

Persoalan ini kemudian menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prabowo juga disebut telah memberikan arahan agar perkara tersebut ditangani secara objektif, transparan, dan tidak menutupi fakta apa pun.

Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga perlu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Ariyo Windutomo Dipercaya Menjadi Plt Kepala KSP

Di tengah perkembangan kasus tersebut, nama Letjen TNI Ariyo Windutomo menjadi perhatian setelah ditunjuk Prabowo untuk mengisi sementara jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Ariyo bukan sosok baru di lingkungan pemerintahan maupun Istana Kepresidenan. Sebelum mendapatkan kepercayaan sebagai Plt KSP, ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Jabatan tersebut membuat Ariyo telah memiliki pengalaman dalam mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan administrasi kepresidenan.

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, ia memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Presiden, termasuk agenda kenegaraan dan berbagai aktivitas resmi di lingkungan Istana.

Pengalamannya di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu bekal dalam menjalankan tugas sementara sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Namun, perlu dipahami bahwa Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Sekretariat Presiden merupakan dua jabatan yang berbeda. KSP berperan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, melakukan pengelolaan isu strategis, serta mengawal kebijakan pemerintah. Sementara itu, Sekretariat Presiden lebih berfokus pada dukungan teknis dan administrasi kegiatan Presiden.

Dengan penunjukan tersebut, Ariyo untuk sementara dipercaya menjalankan fungsi kepemimpinan di KSP sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai pejabat definitif.

Rekam Jejak Karier Letjen TNI Ariyo Windutomo

Letjen TNI Ariyo Windutomo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman dalam sejumlah posisi strategis pemerintahan.

Ariyo diketahui merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1996. Sepanjang perjalanan kariernya, ia pernah bertugas di lingkungan militer maupun pemerintahan.

Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan pada 2022. Saat itu, ia masih berpangkat Kolonel Infanteri.

Ariyo menjalankan tugas tersebut sejak 28 Oktober 2022 hingga 1 April 2024. Setelah itu, karier militernya terus berkembang hingga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal pada Mei 2024.

Pada 29 November 2024, Ariyo dipercaya menjadi Kepala Sekretariat Presiden menggantikan Heru Budi Hartono.

Perjalanan kariernya berlanjut dengan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal pada Maret 2026. Pangkat tersebut merupakan pangkat jenderal bintang tiga di lingkungan TNI.

Pengalaman dalam bidang pemerintahan dan lingkungan Istana membuat Ariyo kini kembali memperoleh kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan.

Pemerintah Pastikan Pelayanan Kepolisian Tetap Berjalan

Di tengah kasus yang menyeret mantan Kapolri tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak mengganggu tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.

Koordinasi tersebut dinilai penting karena Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah menginginkan agar proses penanganan perkara dapat berjalan tanpa menghambat pekerjaan institusi kepolisian secara keseluruhan.

Dengan kata lain, persoalan hukum yang melibatkan sejumlah individu tidak boleh membuat pelayanan publik menjadi terbengkalai.

Selain itu, proses penyidikan diharapkan berlangsung secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kasus Ini Menjadi Ujian bagi Institusi Negara

Pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan penunjukan Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP menjadi perkembangan penting dalam dinamika pemerintahan Prabowo.

Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal memiliki konsekuensi serius, terutama ketika perkara tersebut melibatkan pejabat dengan jabatan strategis di lingkungan negara.

Publik kini menantikan perkembangan penyidikan untuk mengetahui secara jelas bagaimana dugaan penyadapan tersebut berlangsung dan siapa saja pihak yang memiliki keterlibatan.

Di sisi lain, penunjukan Ariyo Windutomo diharapkan dapat memastikan fungsi Kantor Staf Presiden tetap berjalan sebagaimana mestinya selama masa transisi kepemimpinan.

Keputusan Presiden Prabowo untuk memberhentikan Listyo Sigit menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap perkembangan kasus tersebut. Namun, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat.

Penegakan hukum yang terbuka, profesional, dan berdasarkan bukti tetap menjadi hal utama untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penggunaan kewenangan negara, termasuk fasilitas pengawasan dan penyadapan, harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Untuk saat ini, Ariyo Windutomo dipercaya menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, proses hukum terhadap Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri lainnya masih menjadi perhatian publik dan menunggu perkembangan lebih lanjut.