Mulai Agustus 2026 Marketplace Resmi Pungut PPh 22 Penjual

Ekonomi Bisnis,- Pemerintah resmi menerapkan kebijakan baru dalam sistem perpajakan ekonomi digital. Mulai 1 Agustus 2026, marketplace di Indonesia akan secara bertahap ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para pedagang di platform digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan elektronik (e-commerce) yang terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui mekanisme tersebut, marketplace bertugas memungut pajak langsung dari penghasilan penjual, kemudian menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada tahap awal penerapan, pemerintah menunjuk empat marketplace besar sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Selanjutnya, penunjukan akan dilakukan secara bertahap kepada platform marketplace lain yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

PPh 22 Dipungut dari Penjual, Bukan Konsumen

Dalam skema yang diberlakukan pemerintah, konsumen tidak akan dikenakan biaya tambahan ketika berbelanja di marketplace. Pajak yang dipungut berasal dari penghasilan atau omzet penjual.

Besaran PPh Pasal 22 yang dipotong adalah sebesar 0,5 persen dari omzet penjualan yang dilakukan melalui marketplace. Nantinya, marketplace akan memotong nilai tersebut secara otomatis sebelum hasil penjualan diterima oleh penjual.

Dengan demikian, penjual tidak lagi perlu melakukan penyetoran pajak secara terpisah untuk transaksi yang telah dipungut oleh marketplace. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah Ingin Tingkatkan Kepatuhan Pajak Digital

Penerapan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Selama ini, pemerintah menilai aktivitas perdagangan digital berkembang sangat pesat dengan jumlah transaksi yang terus meningkat setiap tahun. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari sebagian pelaku usaha digital masih menjadi tantangan.

Melalui penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak, pemerintah berharap proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital tanpa harus membebani pelaku usaha dengan prosedur administrasi yang rumit.

Marketplace Berperan Sebagai Pemungut Pajak

Perlu dipahami bahwa marketplace bukanlah pihak yang menanggung pajak tersebut. Platform digital hanya menjalankan fungsi sebagai pemungut pajak atas transaksi yang terjadi di dalam sistem mereka.

Setelah melakukan pemotongan sebesar 0,5 persen dari omzet penjual, marketplace berkewajiban menyetorkan dana tersebut ke kas negara. Selanjutnya, data pemungutan juga harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme ini serupa dengan sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga yang selama ini telah diterapkan dalam berbagai jenis transaksi lainnya.

Siapa Saja yang Akan Terdampak?

Kebijakan ini terutama menyasar para pelaku usaha yang menjual produknya melalui marketplace.

Mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pedagang individu, hingga perusahaan yang memanfaatkan platform digital sebagai saluran penjualan akan mengikuti mekanisme pemungutan pajak tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Meski demikian, penerapan pajak tetap memperhatikan ketentuan mengenai subjek pajak, batas omzet, serta aturan perpajakan lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, tidak seluruh penjual otomatis memiliki kewajiban pajak yang sama karena tetap bergantung pada status perpajakan masing-masing.

Konsumen Tidak Perlu Khawatir

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemungkinan adanya kenaikan harga akibat kebijakan tersebut.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa konsumen tidak dikenakan pungutan tambahan atas transaksi belanja di marketplace. Harga barang yang dibayarkan pembeli pada dasarnya tidak berubah karena pajak dipungut dari sisi penghasilan penjual.

Meski demikian, dalam praktik bisnis, keputusan mengenai penyesuaian harga tetap berada di tangan masing-masing penjual. Beberapa pelaku usaha mungkin memilih mempertahankan harga, sementara yang lain dapat melakukan penyesuaian sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

Dorong Persaingan Usaha yang Lebih Adil

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antara pelaku usaha online dan offline.

Selama ini, pemerintah berupaya menyamakan perlakuan perpajakan terhadap berbagai bentuk perdagangan agar seluruh pelaku usaha memiliki kewajiban yang setara sesuai ketentuan perpajakan.

Dengan sistem pemungutan otomatis melalui marketplace, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan kepatuhan pajak antara pelaku usaha digital dan pelaku usaha konvensional.

Penjual Perlu Memahami Mekanisme Baru

Bagi para pelaku usaha online, kebijakan ini menjadi momentum untuk semakin memahami administrasi perpajakan.

Penjual disarankan memastikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi, maupun data perpajakan lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami bagaimana pemotongan pajak akan dicatat dalam laporan perpajakan mereka.

Dengan memahami mekanisme tersebut, penjual dapat mengelola arus kas dan pembukuan usaha secara lebih baik tanpa mengalami kendala saat pelaporan pajak tahunan.

Bagian dari Transformasi Perpajakan Digital

Penerapan PPh Pasal 22 melalui marketplace merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan berbasis digital. Seiring meningkatnya transaksi perdagangan elektronik, pemerintah terus melakukan penyesuaian regulasi agar sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Penunjukan Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada sebagai tahap awal menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memperluas cakupan kebijakan ini kepada marketplace lainnya secara bertahap.

Bagi pelaku usaha, kebijakan ini bukan hanya menghadirkan kewajiban baru, tetapi juga memberikan kemudahan karena proses pemungutan dilakukan secara otomatis oleh platform tempat mereka berjualan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak meningkat, administrasi menjadi lebih sederhana, serta tercipta ekosistem perdagangan digital yang semakin sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.