Kelas BPJS Resmi Berakhir, Daftar Iuran Peserta Setelah KRIS

Ekonomi,- Pemerintah resmi mengubah sistem pelayanan rawat inap dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Skema lama yang membagi layanan berdasarkan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 secara bertahap digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyamakan standar pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN tanpa membedakan fasilitas berdasarkan kelas perawatan. Meski demikian, perubahan ini masih dilakukan secara bertahap sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah besaran iuran BPJS Kesehatan juga berubah setelah penerapan KRIS.

Hingga saat ini, pemerintah masih mempertahankan besaran iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, meskipun sistem kelas rawat inap mulai dihapus, peserta masih membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu regulasi lanjutan mengenai tarif setelah implementasi KRIS dilakukan secara penuh.

Apa Itu KRIS?

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan sistem baru yang dirancang untuk memberikan standar pelayanan rawat inap yang sama kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Melalui sistem ini, kualitas ruang perawatan di rumah sakit akan disesuaikan dengan standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan fasilitas antar peserta sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan secara nasional.

Dalam implementasinya, rumah sakit harus memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari kapasitas ruang perawatan, ventilasi, pencahayaan, hingga ketersediaan fasilitas penunjang lainnya agar sesuai dengan standar KRIS.

Penerapan KRIS juga menjadi bagian dari transformasi sistem JKN agar pelayanan kesehatan lebih adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Berubah?

Meskipun sistem kelas 1, 2, dan 3 dihapus secara bertahap, besaran iuran BPJS Kesehatan hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pemerintah belum menetapkan tarif baru yang secara khusus diberlakukan setelah implementasi KRIS selesai. Oleh karena itu, peserta masih membayar iuran sesuai kategori kepesertaannya masing-masing.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya perubahan mendadak terhadap besaran iuran sebelum pemerintah menerbitkan aturan resmi mengenai tarif baru.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan yang Masih Berlaku

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, skema pembayaran iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi beberapa kelompok peserta sebagai berikut:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta PBI merupakan masyarakat kurang mampu yang iurannya sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, peserta dalam kategori ini tidak dikenakan kewajiban membayar iuran setiap bulan.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Kelompok ini meliputi pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-ASN tertentu, hingga karyawan swasta.

Besaran iurannya adalah sebesar 5 persen dari gaji atau upah bulanan, dengan pembagian:

• 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja.
• 1 persen dibayarkan oleh pekerja.

Skema tersebut masih tetap berlaku selama belum ada ketentuan baru mengenai tarif pasca-penerapan KRIS.

3. Keluarga Tambahan PPU

Bagi anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, orang tua, maupun mertua yang didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, iuran ditetapkan sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang setiap bulan.

4. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Janda/Duda Veteran

Peserta dari kelompok ini memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, yang seluruhnya dibayarkan oleh pemerintah.

5. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja

Untuk peserta mandiri atau Bukan Penerima Upah (PBPU), besaran iuran yang masih berlaku adalah:

• Rp35.000 per orang per bulan untuk manfaat pelayanan ruang perawatan yang sebelumnya setara dengan kelas III.
• Rp100.000 per orang per bulan untuk manfaat pelayanan yang sebelumnya setara kelas II.
• Rp150.000 per orang per bulan untuk manfaat pelayanan yang sebelumnya setara kelas I.

Besaran tersebut masih menjadi acuan pembayaran hingga pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait implementasi penuh KRIS.

Mengapa Sistem Kelas Dihapus?

Penghapusan sistem kelas rawat inap dilakukan sebagai bagian dari reformasi pelayanan kesehatan nasional.

Selama ini, perbedaan kelas dinilai menimbulkan kesenjangan fasilitas antar peserta BPJS Kesehatan. Melalui KRIS, pemerintah ingin memastikan seluruh peserta memperoleh standar pelayanan yang sama tanpa melihat besaran kelas yang dipilih sebelumnya.

Selain meningkatkan pemerataan layanan, sistem baru ini juga diharapkan mampu mendorong rumah sakit untuk memenuhi standar pelayanan yang lebih baik, mulai dari jumlah tempat tidur dalam satu ruangan, kualitas ventilasi, pencahayaan, kebersihan, hingga kenyamanan pasien.

Penerapan KRIS Dilakukan Bertahap

Pemerintah tidak langsung menerapkan KRIS secara serentak di seluruh Indonesia.

Rumah sakit diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap fasilitas agar memenuhi standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, selama masa transisi, sebagian rumah sakit masih menggunakan sistem pelayanan yang mengacu pada kelas perawatan lama.

Tahapan ini dilakukan agar proses perubahan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberi kesempatan bagi fasilitas kesehatan untuk melakukan renovasi maupun penyesuaian sarana dan prasarana.

Apa yang Perlu Dilakukan Peserta BPJS?

Bagi peserta BPJS Kesehatan, tidak ada kewajiban melakukan perubahan data atau pendaftaran ulang hanya karena adanya penerapan KRIS.

Peserta cukup memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan membayar iuran tepat waktu bagi peserta mandiri, sementara peserta PBI maupun PPU tetap mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai kategori kepesertaan masing-masing.

Masyarakat juga disarankan untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BPJS Kesehatan terkait perkembangan implementasi KRIS, termasuk apabila nantinya diterbitkan kebijakan mengenai penyesuaian tarif iuran.