Cara Mengurus KTP Hilang atau Rusak Tahun 2026

Edukasi,- Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Dukcapil secara bertahap melakukan transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu kebijakan penting adalah menghapus sejumlah persyaratan administratif yang dinilai memperlambat pelayanan, termasuk kewajiban membawa surat pengantar dari RT maupun RW.

Artinya, masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan pada e-KTP dapat langsung mengurusnya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai domisili atau tempat pelayanan yang ditunjuk tanpa harus meminta surat pengantar dari lingkungan tempat tinggal.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi bagi masyarakat.

Syarat Mengurus KTP Hilang

Bagi masyarakat yang kehilangan e-KTP, terdapat beberapa dokumen yang tetap harus dipersiapkan agar proses penerbitan penggantian dapat berjalan lancar.

Persyaratan umumnya meliputi:

• Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
• Kartu Keluarga (KK).
• Nomor Induk Kependudukan (NIK), apabila diketahui.
• Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Disdukcapil apabila diperlukan.

Surat kehilangan dari kepolisian masih menjadi dokumen penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa identitas tersebut benar-benar hilang dan bukan disalahgunakan.

Syarat Mengurus KTP Rusak

Sementara itu, apabila e-KTP mengalami kerusakan akibat patah, terkelupas, chip tidak terbaca, atau tulisan sudah tidak jelas, masyarakat tidak perlu membuat surat kehilangan.

Adapun persyaratan yang biasanya diminta antara lain:

• Membawa e-KTP yang rusak.
• Membawa Kartu Keluarga (KK).
• Mengisi formulir permohonan jika diminta petugas.

Petugas Dukcapil nantinya akan melakukan verifikasi data sebelum mencetak kembali e-KTP yang baru.

Langkah-Langkah Mengurus KTP Hilang atau Rusak

Proses pengurusan e-KTP pengganti relatif sederhana dan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan.

Pertama, pemohon datang ke kantor Disdukcapil kabupaten/kota atau lokasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah ditentukan.

Setelah itu, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan yang dibawa. Apabila data telah sesuai, pemohon akan diminta melakukan proses verifikasi identitas.

Dalam beberapa kasus, petugas dapat melakukan perekaman biometrik kembali apabila data sidik jari, foto, atau iris mata perlu diperbarui.

Selanjutnya, data akan diproses dalam sistem administrasi kependudukan nasional sebelum dilakukan pencetakan e-KTP baru.

Apabila stok blanko tersedia dan jaringan pelayanan berjalan normal, pencetakan e-KTP bahkan dapat diselesaikan pada hari yang sama. Namun, lamanya proses tetap bergantung pada kondisi masing-masing daerah.

Bisa Dilayani Melalui Pelayanan Keliling

Selain pelayanan di kantor Disdukcapil, banyak pemerintah daerah kini menyediakan layanan jemput bola melalui mobil pelayanan keliling, gerai pelayanan publik, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).

Layanan tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga tidak harus datang ke kantor utama Disdukcapil.

Beberapa daerah bahkan telah membuka pelayanan administrasi kependudukan pada akhir pekan atau melalui program pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

Masyarakat disarankan untuk mengecek jadwal pelayanan melalui media sosial resmi atau situs web pemerintah daerah masing-masing sebelum datang ke lokasi pelayanan.

Apakah Pengurusan e-KTP Dipungut Biaya?

Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengenai biaya penggantian e-KTP.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengurusan e-KTP karena hilang maupun rusak tidak dipungut biaya atau gratis. Pemerintah telah menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan pada prinsipnya tidak dikenakan biaya kepada masyarakat.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada apabila ada pihak yang meminta pungutan di luar ketentuan resmi.

Jika menemukan praktik pungutan liar (pungli), masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah daerah atau melalui kanal pengaduan resmi Dukcapil.

Pentingnya Menjaga Keamanan Data Kependudukan

Meski pengurusan e-KTP kini semakin mudah, masyarakat tetap diimbau untuk menjaga keamanan dokumen identitasnya.

Kehilangan e-KTP bukan hanya berpotensi menghambat urusan administrasi, tetapi juga dapat membuka peluang penyalahgunaan identitas apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, setelah mengetahui e-KTP hilang, sebaiknya segera membuat laporan kehilangan ke kepolisian dan mengurus penggantian ke Disdukcapil agar data kependudukan tetap terlindungi.

Selain itu, masyarakat juga disarankan menyimpan salinan digital Kartu Keluarga maupun mencatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tempat yang aman untuk memudahkan proses administrasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Digitalisasi Pelayanan Dukcapil Terus Ditingkatkan

Pemerintah terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai layanan kini telah terintegrasi secara elektronik sehingga proses verifikasi data menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Sejumlah daerah juga telah menyediakan layanan antrean online, konsultasi melalui aplikasi, hingga informasi status pengajuan dokumen secara digital. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengurangi antrean di kantor Disdukcapil.

Dengan penyederhanaan persyaratan, termasuk dihapusnya kewajiban membawa surat pengantar RT dan RW, masyarakat kini dapat mengurus penggantian e-KTP yang hilang maupun rusak dengan proses yang lebih praktis dan efisien.

Meskipun demikian, pemohon tetap perlu memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum datang ke kantor pelayanan agar proses penerbitan e-KTP baru dapat berjalan lancar tanpa kendala.