BIN Ungkap Dugaan “Penggerak” Kerusuhan Hari Damai Aceh

Ruangfomo.id — Kericuhan yang terjadi pada peringatan 21 tahun Damai Aceh, Sabtu (15/8/2026), memasuki babak baru. Sehari setelah bentrokan terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menggelar rapat khusus di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16/8/2026).

Rapat tersebut tidak hanya membicarakan persoalan pengibaran Bendera Bintang Bulan dan tindakan fisik di lapangan, tetapi juga berupaya mencari akar masalah di balik kerusuhan.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyebut rapat ini digelar atas arahan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Dugaan Aktor “Penggerak” Kericuhan

Satu bagian dari rapat tersebut memicu perhatian serius. Menurut keterangan Pemerintah Aceh, Kepala BIN Daerah Aceh, Brigjen TNI Andrie Patriko Mulia, menyampaikan adanya dugaan pihak tertentu yang men-drive (menggerakkan) kejadian tersebut, termasuk dugaan pelibatan anak-anak di bawah umur.

“Di balik peristiwa itu, Pak Andrie melihat ada sesuatu yang lain dalam kerusuhan ini. Ada yang men-drive kejadian ini. Siapa manusia ini?” ungkap Nurlis Effendi, mengutip penyampaian Kepala BIN Daerah Aceh.

Pernyataan ini membuka dimensi baru. Perhatian publik yang sebelumnya terpusat pada Bendera Bintang Bulan dan bentrokan aparat kini bergeser pada kemungkinan adanya aktor yang mengarahkan eskalasi massa. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar pun muncul: Sejak kapan indikasi itu diketahui?

Dari Sinyal Publik ke Dugaan Penggerak

Pertanyaan di atas tidak muncul dari ruang kosong. Dua hari sebelum peristiwa, Sarannews telah mengangkat potensi konsentrasi massa pada tanggal yang memiliki sensitivitas sejarah dan politik tersebut.

Berikut adalah rangkaian waktu yang menjadi catatan penting:

• 13 Agustus 2026: Sinyal kegiatan muncul dan diberitakan Sarannews melalui artikel “Seruan Aksi 15 Agustus Menggema, Pemerintah Aceh Diminta Segera Buka Suara ke Publik”.
• 15 Agustus 2026: Kericuhan dan bentrokan benar-benar terjadi.
• 16 Agustus 2026: Forkopimda membahas akar masalah, dan Kepala BIN Daerah Aceh mengungkap dugaan adanya penggerak.

Hingga saat ini, siaran pers Pemerintah Aceh belum menjelaskan secara rinci mengenai identitas pihak yang dimaksud, bagaimana mereka diidentifikasi, pola mobilisasinya, maupun status penyelidikannya. Oleh karena itu, Sarannews tidak akan mengisi kekosongan informasi tersebut dengan spekulasi tanpa bukti hukum yang jelas.

Uji Efektivitas Peringatan Dini (Early Warning System)

Jika pemerintah dan intelijen sudah mengetahui adanya pihak yang menggerakkan kerusuhan, publik berhak bertanya mengapa kerusuhan di Masjid Raya tetap terjadi?

Pertanyaan ini bukanlah tuduhan terhadap pemerintah, melainkan sebuah uji terhadap efektivitas sistem peringatan dini (early warning system) negara.

Fakta lapangan di kawasan Simpang Jambo Tape menunjukkan bahwa aparat sebenarnya mampu membaca dan mengendalikan pergerakan massa. Saat massa bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh pasca-ketegangan di Masjid Raya, gerbang telah ditutup dan aparat bersiaga memukul mundur massa. Artinya, sistem mitigasi aparat bekerja pada titik tertentu, namun gagal mencegah eskalasi awal di ruang religius dan simbolis seperti Masjid Raya Baiturrahman.

Persoalan Lebih Luas dari Sekadar Bendera

Rapat Forkopimda juga menyoroti kompleksitas persoalan di Aceh yang jauh lebih besar dari sekadar insiden bendera. Beberapa pandangan tokoh dalam rapat tersebut antara lain:

• Ketua DPRA Zulfadhli: Menyoroti belum adanya kepastian hukum yang dirasakan publik terkait Bendera Bintang Bulan.
• Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Muhibbuththabary: Menyebut bendera tersebut telah menjadi manifestasi dari berbagai persoalan, termasuk aliran keagamaan dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang belum selesai.
• Anggota Tuha Peut Wali Nanggroe Dr. Tarmizi M Daud: Menekankan persoalan ketidakadilan, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan dugaan korupsi pejabat.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, juga mempertanyakan pemilihan Masjid Raya Baiturrahman sebagai lokasi konsentrasi, yang tentu membawa dampak psikologis berbeda karena nilai religiusnya. Ia turut menegaskan bahwa tindakan perusakan Lambang Negara Garuda dan penurunan Bendera Merah Putih harus diproses hukum berdasarkan bukti.

Enam Kesepakatan Forkopimda

Rapat Forkopimda Aceh menyepakati enam rekomendasi utama untuk menyikapi situasi:

1. Menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.
2. Menahan diri dan mencegah aksi serupa dengan mengutamakan pendekatan persuasif.
3. Memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai eksponen masyarakat.
4. Membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan.
5. Menegaskan perdamaian Aceh sebagai fondasi bersama.
6. Pemerintah Aceh dan DPRA akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum mengenai Bendera Bintang Bulan.

Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan juga menyetujui agar rapat Forkopimda ini dilakukan secara berkala, bahkan disarankan setiap bulan.

Catatan Redaksi: Dari Hari Damai Menuju Evaluasi

Sarannews memandang enam rekomendasi tersebut sangat penting. Namun, ada satu agenda mendesak yang tidak boleh terlewat: evaluasi sistem peringatan dini.

Dengan adanya keterangan resmi terkait dugaan “aktor penggerak”, Sarannews akan menindaklanjuti dan terus menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial berikut kepada Pemerintah Aceh dan Aparat Keamanan:

• Siapa pihak yang dimaksud Kepala BIN Daerah Aceh sebagai pihak yang men-drive kerusuhan?
• Sejak kapan indikasi tersebut diketahui (apakah sebelum 15 Agustus)?
• Apakah ada laporan/rekomendasi intelijen sebelum kegiatan berlangsung, dan apa bentuk mitigasinya?

• Apa dasar penilaian bahwa pihak tertentu menggerakkan anak di bawah umur?
• Mengapa potensi eskalasi di Masjid Raya tidak berhasil dicegah sejak awal, sementara aparat mampu mengantisipasi massa di Jambo Tape?
• Apakah Forkopimda akan melakukan evaluasi khusus terhadap sistem deteksi dini sebelum agenda besar berikutnya?

Peristiwa 15 Agustus tidak boleh hanya dikenang sebagai hari bentrokan. Jika indikasi keterlibatan anak di bawah umur terbukti, penanganannya harus menggunakan pendekatan perlindungan anak, bukan sekadar keamanan.

Perdamaian tidak cukup hanya dijaga dengan aparat, tetapi melalui kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, komunikasi, dan kepercayaan publik. Ukuran keberhasilan intelijen bukan sekadar seberapa cepat negara mengetahui dalang setelah kerusuhan terjadi, tetapi seberapa responsif negara membaca dan memitigasi tanda-tandanya sebelum api menyala.