Tiga Peringatan MUI Soal Agustusan Saat Karnaval dan Perlombaan

Eduasi,- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 kembali diramaikan berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari perlombaan tradisional, jalan sehat, kerja bakti, hingga karnaval kemerdekaan digelar di berbagai daerah.

Namun, di tengah semarak perayaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat agar kegiatan Agustusan tetap memperhatikan ketentuan agama, norma sosial, serta kepentingan masyarakat umum.

Komisi Fatwa MUI menyampaikan setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan Agustusan. Peringatan tersebut mencakup persoalan busana yang menyerupai lawan jenis, penggunaan uang pendaftaran sebagai hadiah lomba, serta penyelenggaraan karnaval agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Keterangan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, dan dimuat dalam pemberitaan resmi MUI pada 7 Agustus 2026.

1. MUI Soroti Pria Berbusana seperti Wanita saat Karnaval

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan pakaian yang menyerupai lawan jenis dalam kegiatan karnaval atau pawai kemerdekaan.

Menurut KH Abdul Muiz Ali, dalam perspektif syariat Islam, tindakan laki-laki mengenakan pakaian yang secara khusus menjadi ciri perempuan, maupun sebaliknya, termasuk kategori tasyabbuh atau menyerupai lawan jenis.

MUI menyatakan bahwa hukum tindakan tersebut haram bagi umat Islam. Penjelasan itu merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengenai larangan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki.

Peringatan tersebut muncul di tengah fenomena sejumlah karnaval kemerdekaan yang menghadirkan peserta dengan berbagai kostum unik. Kreativitas dalam karnaval memang menjadi salah satu daya tarik perayaan Agustusan, tetapi MUI mengingatkan agar kreativitas tetap memperhatikan batasan agama dan norma yang berlaku.

MUI juga mengaitkan persoalan tersebut dengan upaya pencegahan terhadap penyebaran kampanye yang dinilai bertentangan dengan nilai agama.

Meski demikian, penting untuk memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan dan imbauan Komisi Fatwa MUI mengenai pelaksanaan perayaan Agustusan, bukan berarti pemerintah mengeluarkan larangan umum terhadap seluruh bentuk kostum karnaval.

Dengan kata lain, masyarakat tetap dapat menggelar karnaval dan menampilkan berbagai kreativitas, selama kegiatan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan, bagi umat Islam, tetap memperhatikan ketentuan syariat.

2. Uang Pendaftaran Jangan Dijadikan Sumber Hadiah

Peringatan kedua berkaitan dengan lomba Agustusan.

Lomba menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari perayaan kemerdekaan. Balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, memasukkan pensil ke botol, hingga berbagai perlombaan modern biasanya digelar di lingkungan permukiman, sekolah, kantor, maupun komunitas.

Namun, MUI mengingatkan panitia agar berhati-hati dalam menentukan sumber hadiah.

Menurut KH Abdul Muiz Ali, uang pendaftaran peserta tidak seharusnya digunakan sebagai sumber hadiah bagi pemenang apabila mekanismenya membuat peserta mempertaruhkan uang untuk mendapatkan hadiah. Pola semacam itu dinilai dapat masuk dalam kategori qimar atau perjudian.

Poin yang menjadi perhatian bukan semata-mata adanya hadiah dalam sebuah perlombaan. Hadiah tetap dapat diberikan selama mekanisme pengumpulan dananya tidak mengandung unsur perjudian.

Karena itu, panitia dapat mencari sumber hadiah melalui donasi, sponsor, kas lingkungan, bantuan sukarela, atau sumber lain yang tidak menjadikan uang peserta sebagai taruhan untuk memperebutkan hadiah.

Penjelasan ini penting karena lomba Agustusan pada dasarnya bertujuan mempererat hubungan sosial dan membangun semangat kebersamaan.

MUI justru menilai perlombaan dapat memberikan manfaat positif. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana hiburan, melatih ketangkasan, membangun kedisiplinan, serta memperkuat persaudaraan dan gotong royong masyarakat.

Dengan pengelolaan yang tepat, lomba tetap dapat berlangsung meriah tanpa menimbulkan persoalan dari sisi aturan agama.

3. Rute Karnaval Jangan Mengganggu Pengguna Jalan

Hal ketiga yang disoroti MUI berkaitan dengan penyelenggaraan karnaval.

Pawai atau karnaval kemerdekaan biasanya menggunakan ruas jalan tertentu. Ketika jumlah peserta sangat banyak, kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas dan mengganggu mobilitas masyarakat.

MUI mengingatkan penyelenggara agar memperhatikan rute karnaval sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Hal ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan publik. Semangat merayakan kemerdekaan tidak seharusnya membuat masyarakat lain kehilangan akses atau mengalami gangguan perjalanan tanpa adanya pengaturan yang memadai.

Karena itu, panitia perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum kegiatan berlangsung. Pengaturan rute, waktu pelaksanaan, keamanan peserta, serta akses bagi kendaraan darurat perlu menjadi perhatian.

Dengan perencanaan yang baik, karnaval dapat tetap berjalan meriah sekaligus menjaga kepentingan pengguna jalan lainnya.

Agustusan Tetap Bisa Meriah dan Positif

Peringatan MUI tersebut pada dasarnya mengingatkan bahwa kemeriahan HUT Kemerdekaan tidak hanya dilihat dari seberapa ramai acara digelar.

Momentum 17 Agustus juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan, membangun kepedulian sosial, serta mengingat kembali perjuangan para pahlawan.

MUI mendorong agar masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang memberikan manfaat. Dalam konteks umat Islam, rasa syukur atas kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui doa, zikir, silaturahmi, serta berbagai kegiatan sosial yang positif.

Karena itu, perayaan Agustusan tidak harus kehilangan unsur hiburan hanya karena adanya sejumlah batasan. Kreativitas tetap dapat dikembangkan melalui berbagai lomba dan kegiatan yang edukatif, menarik, serta sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat.

Bagi panitia, peringatan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi sebelum kegiatan dimulai. Pastikan mekanisme hadiah tidak mengandung unsur taruhan, pilih kostum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan koordinasikan penggunaan jalan agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

Bukan Larangan Merayakan 17 Agustus

Penting pula untuk tidak salah memahami informasi yang beredar di media sosial.

MUI tidak melarang masyarakat merayakan HUT Kemerdekaan RI. Yang disampaikan Komisi Fatwa adalah sejumlah panduan dan peringatan agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan memperhatikan syariat Islam, norma sosial, serta kepentingan umum.

Perayaan kemerdekaan tetap dapat dilakukan dengan penuh kegembiraan. Lomba, karnaval, kegiatan sosial, pentas seni, kerja bakti, dan berbagai aktivitas lainnya dapat menjadi bagian dari perayaan selama dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, semangat Agustusan tidak berhenti pada hiburan semata. Lebih jauh, perayaan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Bagi panitia kegiatan di tingkat RT, RW, sekolah, komunitas, maupun organisasi, tiga peringatan MUI tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kegiatan. Kreativitas tetap penting, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan aturan, etika, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Pada akhirnya, kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perayaannya idealnya menghadirkan kegembiraan tanpa mengorbankan ketertiban, toleransi, maupun hak masyarakat lain.

Dengan semangat gotong royong dan perencanaan yang matang, perayaan HUT ke-81 RI dapat tetap berlangsung meriah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.