GoTo-Grab Berlakukan Potongan Ojol 8% Mulai 1 Juli 2026

Ekonomi Bisnis,- Industri transportasi online Indonesia memasuki babak baru setelah dua perusahaan aplikator terbesar, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan Grab Indonesia, mengumumkan kebijakan baru terkait komisi bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Mulai 1 Juli 2026, kedua perusahaan tersebut akan menerapkan potongan atau komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Kebijakan ini menjadi perhatian luas karena selama beberapa tahun terakhir isu besaran potongan aplikasi menjadi salah satu tuntutan utama para pengemudi ojol di berbagai daerah. Para mitra menilai besaran komisi yang dikenakan aplikator berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang mereka terima setiap hari.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam forum resmi yang berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI. Dalam kesempatan itu, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa implementasi komisi 8 persen akan mulai diberlakukan secara aktif pada awal Juli 2026.

“Mulai aktif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua,” ujar perwakilan perusahaan dalam rapat bersama DPR RI.

Menjawab Aspirasi Pengemudi

Kebijakan baru ini dipandang sebagai respons terhadap berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan oleh komunitas pengemudi ojol. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi dan komunitas pengemudi secara rutin menggelar dialog, audiensi, hingga aksi penyampaian pendapat terkait sistem kemitraan dan pembagian pendapatan di sektor transportasi digital.

Salah satu isu yang paling sering disorot adalah besarnya potongan aplikasi yang dinilai mengurangi pendapatan bersih pengemudi. Dengan adanya kebijakan komisi 8 persen, banyak pihak berharap kesejahteraan mitra pengemudi dapat meningkat.

Bagi sebagian besar pengemudi, setiap penurunan potongan memiliki dampak signifikan terhadap penghasilan harian. Apalagi, pendapatan ojol sangat bergantung pada jumlah perjalanan yang berhasil diselesaikan dalam satu hari.

Jika sebelumnya pengemudi harus menyisihkan porsi yang lebih besar untuk komisi aplikasi, maka dengan kebijakan baru ini terdapat peluang peningkatan pendapatan yang dapat langsung dirasakan oleh mitra.

Dampak terhadap Pendapatan Mitra

Secara sederhana, komisi merupakan bagian dari nilai transaksi yang dipotong oleh perusahaan aplikator sebagai biaya penggunaan platform digital. Semakin rendah persentase komisi, maka semakin besar porsi pendapatan yang diterima pengemudi.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pengemudi memperoleh pendapatan kotor Rp300 ribu per hari dari layanan penumpang, maka dengan komisi 8 persen, potongan yang dikenakan sekitar Rp24 ribu. Sisanya akan menjadi bagian pendapatan pengemudi sesuai mekanisme yang berlaku.

Meskipun nominal yang diterima setiap pengemudi berbeda-beda tergantung jumlah perjalanan, jarak tempuh, serta wilayah operasional, penurunan komisi secara umum dipandang sebagai langkah yang dapat meningkatkan daya tarik profesi pengemudi ojol.

Para pengamat ekonomi digital menilai kebijakan tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas ekosistem transportasi online di Indonesia yang saat ini melibatkan jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan.

Peran DPR dalam Mendorong Kebijakan

Pembahasan mengenai besaran komisi aplikator tidak terlepas dari peran DPR RI yang selama beberapa waktu terakhir aktif memfasilitasi dialog antara perusahaan aplikasi, pemerintah, dan perwakilan pengemudi.

Melalui berbagai rapat kerja dan forum diskusi, DPR mendorong terciptanya titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Di satu sisi, perusahaan perlu menjaga keberlanjutan bisnis dan kualitas layanan. Di sisi lain, kesejahteraan mitra pengemudi juga harus menjadi perhatian utama.

Kehadiran kebijakan komisi 8 persen dianggap sebagai salah satu hasil dari proses komunikasi yang berlangsung cukup panjang antara para pemangku kepentingan.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai implementasi kebijakan ini perlu terus diawasi agar berjalan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan. Transparansi perhitungan komisi dan mekanisme operasional menjadi aspek penting yang harus dijaga oleh perusahaan aplikator.

Tantangan Industri Transportasi Online

Industri transportasi online Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sejak pertama kali berkembang lebih dari satu dekade lalu, sektor ini telah mengubah pola mobilitas masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan. Persaingan bisnis yang ketat, perubahan regulasi, fluktuasi biaya operasional, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan mitra menjadi isu yang terus berkembang.

Karena itu, kebijakan komisi 8 persen dinilai bukan hanya sebagai langkah bisnis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pengemudi.

Banyak pihak berharap keputusan ini dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat hubungan kemitraan antara aplikator dan para pengemudi yang selama ini menjadi ujung tombak layanan transportasi online.

Harapan Pengemudi ke Depan

Meskipun menyambut baik kebijakan tersebut, sejumlah pengemudi berharap perubahan komisi tidak menjadi satu-satunya langkah perbaikan dalam ekosistem ojol. Mereka juga menginginkan peningkatan perlindungan sosial, kepastian sistem insentif, transparansi tarif, serta ruang dialog yang lebih terbuka dengan perusahaan.

Selain itu, para pengemudi berharap kebijakan baru ini dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah operasional tanpa adanya perbedaan mekanisme yang berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan.

Dengan implementasi yang tepat, kebijakan komisi 8 persen berpotensi menjadi salah satu perubahan penting dalam sejarah industri transportasi online Indonesia.