Ekonomi,- Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang kebijakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem ganjil genap hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah aturan yang sebelumnya berlaku pada 17–19 Oktober 2026 dinilai membantu mengurai antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan perpanjangan kebijakan tersebut pada Senin (19/10/2026), setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak Pertamina. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memulihkan pelayanan di SPBU yang sempat mengalami antrean panjang. Perpanjangan aturan tersebut membuat pengendara di Pulau Dewata perlu kembali memperhatikan ketentuan pengisian BBM selama masa kebijakan berlangsung. Pemerintah berharap pengaturan kendaraan dapat membantu mengendalikan kepadatan di SPBU sehingga masyarakat tetap memperoleh akses terhadap bahan bakar dengan lebih tertib. Ganjil Genap BBM Bali Berlaku hingga 23 Oktober 2026 Wayan Koster menjelaskan bahwa kebijakan ganjil genap yang semula berakhir pada Senin (19/10/2026) akan dilanjutkan mulai Selasa (20/10/2026) hingga Jumat (23/10/2026). “Kami akan memperpanjang pengaturan ganjil genap yang berakhir terakhir hari ini, itu akan ditambahkan mulai besok sampai hari Jumat tanggal 23 Oktober nanti,” ujar Koster kepada awak media di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026), sebagaimana diberitakan sejumlah media. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi penerapan aturan sebelumnya. Pengaturan pembelian BBM dengan sistem ganjil genap dinilai membantu mengurangi penumpukan kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar. Meski demikian, kebijakan ini tetap perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah memantau situasi antrean, ketersediaan BBM, serta kelancaran distribusi dari terminal menuju SPBU. Apabila kondisi pasokan dan pelayanan membaik sebelum batas waktu yang ditentukan, kebijakan tersebut dapat dievaluasi kembali. Dengan demikian, tanggal 23 Oktober menjadi batas waktu perpanjangan yang diumumkan, bukan berarti aturan tersebut otomatis akan terus berlaku setelah tanggal itu. Mengapa Aturan Ganjil Genap Diperpanjang? Perpanjangan kebijakan ini berkaitan dengan upaya mengatasi gangguan pasokan dan distribusi BBM yang sebelumnya memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Bali. Dalam situasi tersebut, banyak kendaraan mendatangi SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kepadatan kendaraan yang terjadi secara bersamaan dapat memperpanjang waktu tunggu dan berpotensi menimbulkan kemacetan di jalan sekitar lokasi pengisian. Sistem ganjil genap diterapkan sebagai salah satu cara untuk mengatur kedatangan kendaraan. Melalui pembatasan berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan, arus kendaraan yang datang ke SPBU diharapkan dapat tersebar dan tidak menumpuk pada waktu yang sama. Pemerintah menilai langkah ini membantu mengendalikan antrean sekaligus mendukung kelancaran operasional SPBU. Situasi lalu lintas yang lebih tertib juga dapat mempermudah mobil tangki mengirimkan BBM dari terminal penyimpanan menuju lokasi pengisian. Sebelumnya, antrean BBM di sejumlah kawasan, terutama Denpasar dan Badung, menjadi perhatian karena kendaraan mengular hingga mengganggu arus lalu lintas. Karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada jumlah bahan bakar yang tersedia, tetapi juga pada proses pengangkutan dan penyalurannya. Pertamina dan Pemerintah Perkuat Distribusi BBM Penanganan persoalan BBM di Bali melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan PT Pertamina beserta unit usaha terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pengiriman BBM menuju SPBU berjalan lebih lancar dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal. Selain pengaturan kendaraan, langkah lain yang telah diterapkan mencakup penyesuaian kegiatan kerja serta pembelajaran daring sebagai bagian dari upaya mengurangi mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk antrean kendaraan dan kebutuhan BBM di berbagai wilayah. Sementara itu, Pertamina memiliki peran penting dalam memastikan proses distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Kelancaran perjalanan mobil tangki menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena keterlambatan pengiriman dapat memengaruhi ketersediaan bahan bakar di SPBU. Oleh sebab itu, keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada pengaturan kendaraan masyarakat. Ketersediaan stok, ketepatan jadwal pengiriman, kesiapan fasilitas pengisian, serta koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dari upaya pemulihan. Pemerintah berharap kerja sama tersebut dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mencegah antrean panjang kembali terjadi. Apa yang Perlu Diperhatikan Pengendara? Bagi masyarakat yang hendak mengisi BBM selama masa perpanjangan, penting untuk mengikuti ketentuan yang berlaku di SPBU dan memperhatikan informasi resmi dari pemerintah maupun Pertamina. Secara umum, sistem ganjil genap menggunakan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan untuk menentukan kendaraan yang diperbolehkan mengisi BBM pada tanggal tertentu. Angka ganjil dan genap kemudian disesuaikan dengan jadwal penerapan yang ditetapkan. Namun, pengendara sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial. Ketentuan teknis, cakupan jenis BBM, jadwal pelayanan, serta pengecualian kendaraan perlu dipastikan melalui pengumuman resmi atau petugas SPBU setempat. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah memahami aturan dan terhindar dari perjalanan yang tidak perlu ke SPBU ketika kendaraannya tidak sesuai dengan jadwal yang berlaku. Pengendara juga disarankan untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan hanya karena khawatir terhadap ketersediaan BBM. Pembelian sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga distribusi bahan bakar agar tetap merata dan mengurangi tekanan terhadap pelayanan SPBU. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap tertib ketika mengantre, tidak menyerobot antrean, serta tidak memarkirkan kendaraan hingga menghambat lalu lintas. Sikap tersebut dapat membantu petugas menjalankan pelayanan dengan lebih aman dan teratur. Kondisi Bali Menjadi Perhatian Pemerintah Persoalan BBM di Bali memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar waktu tunggu pengendara di SPBU. Kelancaran pasokan bahan bakar turut memengaruhi aktivitas masyarakat, transportasi, distribusi barang, dan sektor pariwisata. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Bali membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelayanan publik yang berjalan baik. Gangguan distribusi BBM berpotensi memengaruhi mobilitas warga maupun wisatawan, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemerintah berupaya memulihkan kondisi distribusi sekaligus menjaga situasi tetap kondusif. Langkah tersebut perlu disertai komunikasi yang jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai ketersediaan BBM dan ketentuan pengisiannya. Informasi yang akurat juga penting untuk mencegah kepanikan. Antrean panjang yang terlihat di suatu lokasi tidak selalu menggambarkan kondisi seluruh wilayah, sehingga masyarakat perlu merujuk pada informasi resmi dan perkembangan aktual di daerah masing-masing. Evaluasi Menjadi Kunci Pemulihan Perpanjangan ganjil genap hingga 23 Oktober 2026 menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan penyesuaian untuk menangani persoalan distribusi BBM di Bali. Ke depan, efektivitas kebijakan perlu dilihat dari sejumlah indikator, antara lain berkurangnya antrean kendaraan, semakin lancarnya pengiriman BBM, tersedianya bahan bakar di SPBU, dan membaiknya pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi juga diperlukan agar pengaturan yang diterapkan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi pengendara maupun pelaku usaha. Kebijakan pembatasan mobilitas sebaiknya berjalan seiring dengan perbaikan distribusi dan pengawasan ketersediaan stok. Masyarakat pun memiliki peran dalam mendukung proses pemulihan dengan mengikuti ketentuan, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, petugas SPBU, dan masyarakat, distribusi BBM di Bali diharapkan kembali berjalan normal. Pemantauan hingga akhir masa perpanjangan akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Kesimpulan Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang kebijakan ganjil genap pembelian BBM hingga Jumat, 23 Oktober 2026, setelah penerapan sebelumnya dinilai membantu mengurangi antrean di SPBU. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penanganan distribusi BBM yang melibatkan berbagai pihak. Pengendara perlu memperhatikan jadwal serta ketentuan resmi yang berlaku, sementara pemerintah dan Pertamina diharapkan terus memastikan pasokan dan pelayanan berjalan lancar. Evaluasi kondisi di lapangan akan menentukan apakah kebijakan perlu dihentikan atau disesuaikan setelah batas waktu perpanjangan tersebut. Navigasi pos Viral Pegawai SPBU Ngamuk di Depan Gubernur Koster: “Saya Bukan Robot!”
