9 Fakta Kasus Penyadapan Presiden Prabowo yang Seret Listyo Sigit

Kriminal,- Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon kepala negara. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, kasus tersebut turut mencakup dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data hasil penyadapan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Perkembangan perkara ini semakin menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pejabat kepolisian berpangkat jenderal. Berikut sembilan fakta penting kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang perlu diketahui masyarakat.

1. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka

Fakta pertama yang paling menyita perhatian adalah penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Listyo menjadi salah satu dari tiga perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri serta Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.

Penetapan ketiganya disampaikan langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan informasi elektronik.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

2. Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025 hingga 2026

Bareskrim mengungkap bahwa dugaan aktivitas penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.

Menurut penjelasan Kabareskrim, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengenai tata cara penyadapan.

Dalam proses penegakan hukum, penyadapan bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut memiliki dasar hukum.

Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

Rentang waktu tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk mengetahui kapan aktivitas penyadapan dimulai, siapa yang memberikan perintah, serta bagaimana prosesnya dilakukan.

3. Presiden Prabowo Bukan Satu-satunya Target Penyadapan

Fakta berikutnya yang membuat kasus ini semakin mengejutkan adalah luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Berdasarkan keterangan Bareskrim, nomor telepon yang diduga disadap tidak hanya milik Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah kelompok yang turut disebut dalam penyidikan meliputi:

• Presiden Republik Indonesia.
• Pejabat negara.
• Tokoh-tokoh politik.
• Insan media atau pekerja pers.
• Tokoh organisasi masyarakat.
• Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
• Kalangan pengusaha.

Cakupan target tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan aktivitas penyadapan yang melibatkan berbagai kalangan.

Meski demikian, identitas lengkap seluruh pemilik nomor telepon yang diduga menjadi sasaran belum diungkap secara terbuka.

Penyidik juga masih perlu memastikan jumlah nomor yang dimasukkan ke sistem, identitas pemiliknya, serta apakah seluruh aktivitas tersebut benar-benar dilakukan tanpa dasar hukum.

4. Nomor Telepon Diduga Dimasukkan ke Server LIMS Tanpa Verifikasi

Salah satu bagian penting dalam kasus ini berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System atau LIMS.

LIMS merupakan sistem yang digunakan dalam pengelolaan intersepsi komunikasi untuk kepentingan yang memiliki dasar kewenangan hukum.

Dalam perkara ini, Bareskrim menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi yang seharusnya.

Penyidik juga menduga aktivitas penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan teknologi penyadapan seharusnya berada dalam pengawasan dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Apabila sistem yang seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum justru dimanfaatkan tanpa prosedur, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait privasi, keamanan komunikasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

5. File Hasil Penyadapan Diduga Dihapus pada Oktober 2026

Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data elektronik.

Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Oktober 2026. Dalam keterangannya, Kabareskrim menyampaikan bahwa para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer sistem LIMS.

Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung.

Temuan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan perkara karena menyangkut integritas bukti elektronik.

Dalam penyidikan tindak pidana berbasis teknologi, data elektronik dapat menjadi petunjuk penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk waktu aktivitas dilakukan, akses pengguna, dan pihak yang memiliki kewenangan terhadap sistem.

Karena itu, dugaan penghapusan file hasil penyadapan turut didalami sebagai bagian dari perkara akses ilegal dan penghilangan informasi elektronik.

6. Kasus Terungkap Setelah Ada Laporan pada 30 Oktober 2026

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan seorang petugas yang mengetahui dugaan aktivitas penyadapan tidak sesuai prosedur.

Petugas tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Laporan itu menjadi salah satu pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aktivitas dalam sistem LIMS.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan bukti serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Perkembangan perkara kemudian mengarah pada penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Proses pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan internal dan keberanian melaporkan dugaan penyimpangan, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan teknologi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

7. Penyidik Memeriksa 10 Saksi dan 3 Ahli

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada publik, penyidik telah meminta keterangan dari 10 orang saksi dan tiga orang ahli.

Selain itu, terdapat satu orang berinisial SU yang masih diperiksa dengan status sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengungkap bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memiliki akses terhadap sistem LIMS, serta bagaimana dugaan penghapusan data elektronik berlangsung.

Keterangan saksi dan ahli juga dibutuhkan untuk membantu penyidik memahami aspek teknis sistem elektronik dan menentukan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana.

Hingga pengumuman penetapan tersangka, proses pengumpulan keterangan dan pendalaman bukti masih menjadi bagian penting dari penanganan perkara.

8. Sebelas Ponsel, Satu iPad, dan Empat Flashdisk Disita

Fakta lainnya berkaitan dengan barang bukti yang diamankan oleh penyidik.

Dalam pengungkapan perkara ini, Bareskrim menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan dan pengelolaan data.

Barang bukti tersebut terdiri atas:

• 11 unit telepon genggam.
• 1 unit iPad.
• 4 buah flashdisk.

Perangkat-perangkat tersebut akan diperiksa untuk mengetahui kemungkinan adanya informasi yang berhubungan dengan aktivitas penyadapan, komunikasi antar pihak, maupun pengelolaan file elektronik.

Pemeriksaan barang bukti digital membutuhkan proses forensik agar informasi yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Melalui pemeriksaan tersebut, penyidik diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai aktivitas yang terjadi dalam sistem serta keterkaitan masing-masing pihak dalam perkara ini.

9. Tiga Tersangka Dijerat Pasal Berlapis dengan Ancaman Hukuman hingga 10 Tahun

Fakta terakhir berkaitan dengan pasal-pasal yang diterapkan penyidik terhadap ketiga tersangka.

Bareskrim menggunakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Beberapa ketentuan yang disangkakan antara lain:

Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Ketentuan ini berkaitan dengan tindakan intersepsi atau penyadapan komunikasi elektronik secara melawan hukum. Ancaman pidananya dapat mencapai 10 tahun penjara.

Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP

Pasal ini berkaitan dengan akses terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancaman pidananya dapat mencapai enam tahun penjara.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE

Ketentuan ini mengatur perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ancaman pidananya dapat mencapai delapan tahun penjara.

Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik yang sedang disidik.

Namun, seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Penentuan kesalahan dan hukuman merupakan kewenangan pengadilan.

Kasus Penyadapan Presiden Jadi Ujian Penegakan Hukum

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan penggunaan sistem teknologi yang berkaitan dengan keamanan komunikasi.

Perkara ini juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan, terutama ketika menyangkut privasi pejabat negara maupun masyarakat luas.

Apabila dugaan penyalahgunaan sistem tersebut terbukti, kasus ini dapat menjadi pengingat bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus selalu dijalankan berdasarkan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, proses penyidikan perlu dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak mengabaikan hak-hak hukum para pihak yang terlibat.

Masyarakat kini menunggu perkembangan penyidikan untuk mengetahui secara lebih jelas siapa saja yang terlibat, bagaimana aktivitas penyadapan dilakukan, serta apa motif di balik dugaan tindakan tersebut.

Sampai saat ini, motif dan keseluruhan rangkaian perkara masih perlu diungkap melalui proses hukum yang berjalan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.